Antara tahun 2019 hingga 2023, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan—kini Kemendikbudristek—gencar mengadakan perangkat Chromebook untuk mendukung digitalisasi sekolah.
Perangkat ini terintegrasi dengan akun belajar.id dan diharapkan menjadi tulang punggung pembelajaran daring di sekolah-sekolah negeri.
Namun, di balik niat baik digitalisasi, pengadaan Chromebook menyimpan masalah serius: mulai dari harga yang mencurigakan, hingga kualitas fisik yang dipertanyakan.
Kualitas Build Quality
Dari sumber e-katalog nasional inaproc, harga satu unit Chromebook dipatok rata-rata Rp7,99 juta per unit.
Anehnya, harga ini berlaku untuk semua merek—baik itu Acer, Lenovo, Axioo, maupun Zyrex—padahal di marketplace seperti Shopee dan Tokped, perangkat baru dengan spesifikasi yang sama bisa didapatkan hanya dengan Rp3,5 juta-Rp.4 juta.
Spesifikasinya pun identik: Prosesor Intel Celeron N4020 generasi ke 7, RAM 4GB DDR4, Penyimpanan eMMC 32GB, Sistem operasi Chrome OS terhubung akun belajar.id
Tak ada perbedaan teknis yang berarti antara satu merek dan lainnya, namun perbedaan kualitas fisik sangat terasa.
Chromebook brand lokal Indonesia Axioo dan Zyrex material bodi keduanya terasa murahan saat disentuh, secara build quality jauh tertinggal dibanding Chromebook buatan luar Acer dan Lenovo.
Apakah Ini Pengadaan atau Proyek Titipan?
Fakta bahwa harga diseragamkan dan produk dengan kualitas fisik rendah tetap lolos dan digunakan dalam skala besar menimbulkan pertanyaan: Apakah pemilihan vendor dilakukan dengan transparan dan berbasis kualitas?Mengapa negara rela membayar dua kali lipat dari harga pasar untuk produk sejenis? Apakah ini hanya bagian dari proyek serapan anggaran atau justru lahan “bagi-bagi kue” pengadaan?
Dalam kasus seperti ini, sangat mungkin terjadi korupsi non-konvensional—tidak selalu melalui suap tunai, tetapi lewat manipulasi harga, pengondisian tender, dan alokasi proyek ke vendor tertentu.
Kualitas dan kenyamanan pengguna akhir (dalam hal ini: guru dan murid) menjadi korban.
Jaringan Belum Merata, Chromebook Tak Bernyawa
Masalah lain yang lebih sistemik adalah soal infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia bagian timur dan wilayah 3T menerima bantuan Chromebook, namun tidak bisa menggunakannya.
Semua Chromebook membutuhkan login ke akun belajar.id yang hanya bisa dilakukan jika terkoneksi dengan internet.
Karena server login belajar.id berada di Jakarta, dan banyak desa tidak punya sinyal stabil, maka ribuan perangkat ini mati suri di lemari sekolah.
Ini bukan kesalahan teknologi, melainkan kegagalan desain program.
Apalagi kita semua tahu bahwa proyek BAKTI Kominfo yang bertujuan membangun jaringan internet justru dikorupsi, kerugian negara dari proyek ini mencapai triliunan rupiah. Ini jelas memperparah kondisi: perangkat tersedia, jaringan tak ada.
Kedaulatan Digital dan Dilema OS: Microsoft Windows atau Open Source?
Seorang pejabat Kejaksaan minggu lalu mengungkapkan bahwa Chrome OS belum cocok diterapkan di Indonesia.
Ia menyoroti keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan perangkat ini pada koneksi internet.
Namun sebagai orang yang familiar dengan linux , saya memandangnya tidak sesederhana itu.
Masalahnya bukan pada Chrome OS yang berbasis linux ini. Masalahnya ada pada strategi distribusi dan kesiapan ekosistem.
Kita terlalu sering menyalahkan teknologi, padahal yang gagal adalah cara kita mengelolanya.
Chrome OS berbasis Linux dan gratis. Office turunannya juga tersedia dalam versi open source dan gratis.
Dalam jangka panjang, ini adalah langkah kedaulatan digital.
Negara besar seperti Indonesia seharusnya mulai membiasakan warga—terutama pelajar dan guru—beradaptasi dengan sistem operasi terbuka yang gratis.
Bukan malah tergantung terus pada ekosistem seperti Microsoft Windows milik Bill Gates yang serba berbayar. Lisensi windows kudu dibeli, Office word, excel, powerpoint dll kudu dibeli.
Sebelum Chromebook mencuat, kita pernah mengenal eksperimen serupa: Bantuan Warnet PC desa di era Menkominfo Tifatul Sembiring menggunakan Ubuntu Linux.
Banyak masyarakat bingung, bahkan menolak, karena tidak familiar. Tapi ketidaknyamanan adalah bagian dari proses transisi.
Sayangnya, di negeri ini, transisi sering dihentikan karena protes elite atau vendor—bukan karena evaluasi substansi.
Yang ironis, kita menyalahkan Chromebook karena butuh internet.
Padahal Windows lebih rakus sumber daya dan sangat bergantung pada aktivasi lisensi dan update bulanan.
Jika betul kita ingin pendidikan digital yang inklusif, maka kita perlu mendidik warga untuk mandiri secara digital.
Bukan sekadar memberi mereka laptop bermerk full lisensi windows yang mahal, tapi mengajarkan cara berpikir bebas dari kapitalis yang rakus seperti Microsoft dengan Windows dan turunannya
Proyek Pendidikan atau Proyek Politik?
Chromebook didistribusikan ke sekolah-sekolah tanpa jaringan internet, seolah-olah pendidikan digital bisa hidup tanpa listrik dan sinyal.
Ini bukan kesalahan teknis. Ini kegagalan berpikir. Atau mungkin justru keberhasilan korupsi yang menyamar sebagai inovasi.
Digitalisasi bukan soal memberi perangkat, tapi memastikan ekosistemnya siap.
Jika jaringan dikhianati lewat korupsi BAKTI Kominfo, dan perangkatnya dimarkup dua kali lipat, maka anak-anak Indonesia bukan sedang diajari teknologi—mereka sedang dipaksa menonton sandiwara negara.
Referensi:
* KPK RI. (2021). *Kajian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pendidikan.*
* ICW. (2023). *Evaluasi Pengadaan Digitalisasi Sekolah.*
* World Bank. (2020). *Spending Better for Education in Indonesia.*
* Data e-Katalog, https://katalog.inaproc.id/
Tinggalkan Balasan