Dunia beralih ke kendaraan listrik, Indonesia kaya nikel. Tapi konflik Iran–Israel merepotkan agenda energi kita — antara mandiri dan tergantung geopolitik.
Beberapa tahun terakhir, Indonesia menjelma menjadi salah satu aktor kunci dalam peta energi global. Bukan karena minyak atau gas, melainkan karena nikel. Mineral kelabu ini adalah bahan baku utama baterai kendaraan listrik (EV). Dan Indonesia, berdasarkan data dari International Energy Agency (IEA), menyumbang lebih dari 40% produksi bijih nikel global dan menyimpan sekitar 35–51% cadangan dunia.
Sebagian besar nikel kita berasal dari bijih laterit, jenis yang kurang diminati di masa lalu karena biaya ekstraksi tinggi. Namun karena nikel sulfida makin langka, dunia tak punya banyak pilihan. Maka dari Sulawesi, Halmahera, dan Obi, bijih nikel kita mulai menyuplai kebutuhan Tesla, BYD, hingga sepeda listrik kecil buatan Cina. Pabrik-pabrik pemrosesan seperti HPAL (High Pressure Acid Leaching) menjamur, mengekstrak nikel menjadi MHP (Mixed Hydroxide Precipitate) yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi nikel sulfat untuk baterai.
Namun, semua ini datang dengan harga. Hutan tropis dibabat habis, tanah rusak, air tercemar. Konflik lahan meningkat. Penduduk lokal digusur, hak-hak adat diabaikan. Transisi global menuju “green energy” tampak ironis jika diiringi kerusakan ekologis dan penderitaan sosial.
Di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada BBM. Sekitar 80% kendaraan masih berbahan bakar fosil. Meski pemerintah berupaya mengurangi impor dari Singapura, kebutuhan BBM kini justru diarahkan ke pasar baru: Timur Tengah dan Amerika.
Lalu, ketika konflik Iran dan Israel kembali memanas pada Juni 2025, harga minyak mentah dunia melonjak. Brent menembus US$ 80 per barel dan diperkirakan bisa mencapai US$ 100–120 per barel jika situasi semakin memburuk. Jalur vital seperti Selat Hormuz — tempat sepertiga suplai minyak dunia melewati — menjadi perhatian serius.
Dampaknya langsung terasa. Subsidi BBM terancam membengkak. Pemerintah biasanya kembali melempar wacana pengurangan subsidi Pertalite. Seperti biasa, respons publik terbelah. Ada yang mencaci, ada yang pasrah.
Di tengah semua ini, kita melihat paradoks besar:
- Indonesia menjadi penyedia penting bahan baku kendaraan listrik dunia.
- Tapi di dalam negeri, kita tetap bergantung pada BBM dan belum punya ekosistem EV yang matang.
- Kita ingin transisi energi, tapi justru menjadi korban dari transisi global itu sendiri.
Lebih jauh, kita belum banyak mengolah nikel menjadi baterai. Kita ekspor bahan mentah atau setengah jadi, sementara negara lain mengubahnya menjadi produk bernilai tinggi. Kita kehilangan nilai tambah, dan masyarakat lokal kehilangan tanah serta masa depan.
Sebagaimana dikatakan oleh (alm.) Faisal Basri, ekonom senior yang kerap lantang bicara:
“Jangan mau kita jadi tukang gali, bangsa pengangkut. Kita rugi kalau hilirisasi hanya berhenti di smelter, tapi bukan industri yang punya teknologi.”
Pernyataan ini sering ia ulang dalam berbagai forum, mengingatkan bahwa hilirisasi tidak cukup jika hanya memindahkan pusat kerusakan tanpa menciptakan nilai tambah bagi bangsa.
Sementara itu, dari sisi yang mendukung arah pemerintah, ekonom energi seperti Fabby Tumiwa (IESR) melihatnya lebih pragmatis:
“Indonesia memang belum ideal, tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita akan terus tertinggal. Perbaikan bisa dilakukan sambil berjalan.”
Sementara suara netral datang dari pengamat ekonomi seperti Bhima Yudhistira (CELIOS):
“Transisi energi kita berisiko jadi kosmetik jika tidak dibarengi perlindungan sosial dan tata kelola yang transparan. Kita harus belajar dari masa lalu agar tidak jadi tumbal industri baru.”
Tokoh masyarakat adat dari Halmahera, Musa Maloko, dalam wawancaranya dengan Mongabay Indonesia menegaskan:
“Kami bukan anti pembangunan, tapi jangan jadikan kampung kami korban. Kami hidup dari tanah ini, bukan dari mobil listrik.”
Sementara Dandhy Dwi Laksono, aktivis lingkungan dan pendiri WatchDoc Documentary, menulis dalam salah satu esainya:
“Green energy itu perlu. Tapi jangan sampai baju hijaunya dipakai untuk menutupi luka-luka yang diciptakan oleh industri nikel. Transisi yang tak adil adalah kolonialisme baru.”
Dan dari sisi pemerintah, Menteri ESDM Arifin Tasrif mencoba menenangkan publik:
“Pemerintah ingin membangun ekosistem baterai dan kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Tapi memang butuh waktu, dan kita tetap harus menjaga daya beli masyarakat dalam prosesnya.”
Apa yang bisa dilakukan?
- Membangun hilirisasi sejati, bukan sekadar smelter, tapi hingga ke produksi baterai dan kendaraan listrik sendiri.
- Meningkatkan transparansi dan keadilan ekologis di kawasan tambang agar tak terus terjadi perampasan ruang hidup.
- Mengembangkan energi terbarukan domestik agar ketergantungan pada minyak bisa dikurangi, dan transisi energi tak hanya jadi slogan.
Penutup:
Dunia mungkin sedang mencoba menjadi lebih hijau. Tapi sering kali, yang hijau justru adalah hutan-hutan yang hilang. Dan yang menderita bukan negara-negara kaya yang membeli mobil listrik, tapi masyarakat di pinggiran seperti Sulawesi, Halmahera, atau kampung kecil yang kamu mungkin belum pernah dengar.
Transisi energi memang penting. Tapi harus adil. Kalau tidak, kita hanya mengganti satu bentuk ketergantungan dengan yang lain, sambil terus menjarah bumi sendiri.
Referensi:
- International Energy Agency (IEA)
- Benchmark Mineral Intelligence
- Reuters, The Guardian, Economic Times (Juni 2025)
- Mongabay Indonesia
- Kementerian ESDM
- Kutipan: Faisal Basri (alm.), Fabby Tumiwa (IESR), Bhima Yudhistira (CELIOS), Musa Maloko (tokoh adat), Dandhy Dwi Laksono (WatchDoc), Arifin Tasrif (Menteri ESDM)
Tinggalkan Balasan